Perancangan Animasi Sebagai Media Komunikasi Ombudsman Republik Indonesia (Ori) Studi Kasus Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Abstract

Sudah sepatutnya sebuah lembaga baik swasta, perseorangan, ataupun pemerintah memberikan sebuah pelayanan publik yang baik untuk masyarakat. Hal itu dikarenakan untuk memajukan mutu pelayanan dan memberikan kepuasan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, budaya birokrasi di Indonesia yang telah berubah mengakibatkan beberapa masyarakat lebih memilih jalan pintas untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum. Hal tersebut akan menghalangi terciptanya pemerintahan di Indonesia yang efektif, efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tindakan-tindakan melanggar hukum tersebut dikenal masyarakat dengan nama maladministrasi. Tugas Ombudsman Republik Indonesia adalah mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, menerima laporan, melakukan investigasi dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan maladministrasi, sebagaimana ditulis dalam Undang- Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Siapapun yang merasa dirugikan atas pemberian pelayanan publik oleh penyelenggara negara dapat melaporkan ke Ombudsman Republik Indonesia yang ada di setiap daerahnya. Namun, tidak setiap orang mengenal dan memahami tentang Ombudsman Republik Indonesia. Oleh karena itu dibutuhkan suatu perancangan media komunikasi untuk mengenalkan Ombudsman Republik Indonesia kepada masyarakat, khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga fungsi Ombudsman Republik Indonesia dapat terlaksana dengan baik.

Kata kunci : perancangan, animasi, maladministrasi